savesoedirman

PURWOKERTO – Aliansi Mahasiswa Angkatan 2012 Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto menggugat rektorat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Gugatan tersebut dilayangkan karena mahasiswa menilai penarikan Uang Kuliah Tunggal cacat hukum.

“Kami lelah dibohongi kampus, kasus UKT yang sudah satu tahun ini tak kunjung ada penyelesaiannya,” kata Koordinator Aliansi, Muchamad Iqbal.

Ia mengatakan, gugatan mahasiswa sudah didaftarkan ke-PTUN pada Rabu (23/7) kemarin. Surat gugatan diterima oleh Wakil Panitera Widji Prasoja dengan nomor 35/SKG/VII/2013, No Perkara ; 43/06/2013/PTUN-SMG.

Iqbal menambahkan, rektorat dinilai ingkar janji atas kesepakatan dengan mahasiswa yang ditandatangani pada 12 Desember 2012. Rektorat juga dinilai berbohong karena menetapkan besaran nominal UKT secara sepihak tanpa melibatkan mahasiswa.

Masih menurut Iqbal, surat keputusan yang dikeluarkan rektorat soal penetapan UKT dinilai cacat hukum. “Dengan gugatan ini kami menuntut agar SK UKT dicabut dan memberlakukan sistem pembiayaan kuliah yang sah yakni SPP,” katanya.

Dalam melayangkan gugatan itu, aliansi menggandeng Lembaga Bantuan Hukum Semarang dan LBH Yogyakarta sebagai kuasa hukum.

Tim Advokasi Hukum Unsoed, Hibnu Nugroho mengatakan, gugatan tersebut terlalu lebay. “Saya belum dapat informasinya, gugatan ini terlalu berlebihan,” katanya.

Jika memang digugat, kata dia, Tim akan menyiapkan jawaban atas gugatan itu. Menurut dia, permasalahan tersebut seharusnya bisa diselesaikan secara internal sebagai kelauarga besar civitas akademika. “Jika mahasiswa bersikeras, akan kami layani,” kata dia menegaskan.

Hibnu yang pernah gagal seleksi hakim agung tahun 2012 itu menambahkan, selain gugatan tersebut, mahasiswa Unsoed angkatan 2012 juga melaporkan Rektorat Unsoed ke Ombudsman DIY-Jateng Bagian Selatan, di Yogyakarta, Mei lalu. Tim advokasi pun telah memenuhi panggilan untuk memberi klarifikasi terkait persoalan UKT sebulan lalu.

Selain menghadapi gugatan mahasiswanya, Rektor Unsoed Edy Yuweono saat ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek kerjasama dengan PT Aneka Tambang. Hingga kini kasus korupsi senilai Rp 5,8 miliar itu belum dilimpahkan ke pengadilan Tipikor oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto.