Penukaran Uang

PURWOKERTO – Pemberlakuan Undang-undang Perkoperasian nomor 17 tahun 2012 mengundang reaksi dari berbagai kalangan. Satu di antaranya para pegiat koperasi yang menilai jika aturan tersebut sulit diterapkan.
Pasalnya, dalam UU tersebut, terdapat aturan jika semua koperasi harus memiliki surat izin sesuai jenisnya masing-masing. Jika dalam waktu tiga tahun mendatang atau 2015 mereka tak kunjung memiliki surat izin, maka sanksinya izin usahanya dicabut.

Dr H Nashier Susanto, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopindo) Kabupaten Banyumas mengatakan, para pegiat koperasi mulai gelisah dengan tuntutan tersebut. Pasalnya, pengurusan surat izin memakan waktu yang lama dan biaya yang cukup banyak.

“Menurut UU yang baru, koperasi harus memiliki izin sesuai dengan jenisnya masing-masing. Kalau koperasinya mengelola banyak jenis usaha, maka masing-masing usaha tersebut harus memiliki izin dan mereka harus kembali sibuk mengurusi perizinan,” kata Nashier, Minggu (14/7).

Nashier menambahkan, selama ini jenis koperasi serba usaha (KSU) yang juga bergerak di sektor simpan pinjam boleh hanya memiliki satu surat izin. Namun, di UU yang baru, koperasi harus memiliki izin sesuai jenisnya masing-masing.

Selain itu, koperasi simpan pinjam (KSP) yang sudah mengantungi izin, bisa sekaligus mengembangkan usaha tanpa mengurus izin usaha lagi untuk menjadi KSU. Namun kini, KSP harus memiliki izin berdiri sendiri, pun KSU.

Dalam UU tersebut, kata dia, koperasi akan dikelompokkan menjadi empat jenis. Yaitu koperasi simpan pinjam (KSP), koperasi jasa (KJ), koperasi produsen (KP), dan koperasi konsumen (KK).

Dalam peringatan ulang tahunnya ke 66, segenap koperasi yang ada di Banyumas membahas tentang isu ini. Nashier mengatakan, adanya UU ini menuai respon dari berbagai kalangan.

“Para pemilik koperasi mengusulkan agar peraturan yang diterapkan menggunakan UU yang lama, yakni UU Perkoperasian Nomor 25 tahun 1992,” ujarnya.

Berkaitan dengan pengurusan surat izin ini dinilai akan mengurangi intensitas kerja koperasi. Namun di sisi lain pertanggungjawaban masing-masing jenis koperasi bisa dipilah-pilah, sehingga bisa diketahui eksistensi sektor atau jenisnya masing-masing.

Pipit Nurhayati