Penambangan Luk Ulo

KEBUMEN – Meski sudah dirazia dalam sepekan ini, penambang pasir di kawasan batuan purba Karangsambung Kebumen nekat beroperasi kembali. Bahkan, setelah ada razia penambang pasir justeru bertambah banyak.

“Satpol PP setengah hati dalam merazia penambang pasir,” ujar Kepala Bidang Penelitian Konservasi Geologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Karangsambung, Chusni Ansor, Ahad (1/12).

Ia mengatakan, di Sungai Luk Ulo bahkan bertambah satu penambang lagi. Akibatnya, batuan yang selama ini digunakan sebagai pusat penelitian mahasiswa geologi terancam longsor.

Ia mengatakan, sebelum penertiban penambang pasir, seharusnya Satpol PP yang harus ditertibkan dulu agar serius mengatasi penambangan. Menurut dia, penambang akan patuh jika Satpol PP tegas dalam menegakkan aturan.

Menurut dia, berdasarkan pengamatan LIPI, seringkali Satpol PP turun merazia penambang tapi tidak ada hasil yang maksimal. Ia menduga ada upaya suap yang dilakukan penambang sehingga razia tidak berjalan efektif.

Camat Karangsambung, Rianto Setyo Hartono mengatakan, ia sudah melapor ke Satpol PP untuk terus merazia penambang, tapi penambang tetap nekat.”Satu-satunya jalan, kami akan segera berkordinasi dengan dinas terkait, seperti Lingkungan Hidup dan SDA Kebumen, untuk melaporkan permasalahan ini ke tingkat Provinsi,” kata dia menegaskan.

Ia menduga, di balik penambangan itu ada oknum pejabat kecamatan Alian dan Kepala Desa Peniron yang bermain.”Kami menyesalkan kalau memang hal itu benar-benar terjadi. Karena pejabat publik yang seharusnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat, ternyata ini tidak,” katanya.

Kepala Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Sudarto mengatakan, penambang pasir di Sungai Lok Ulo sudah menyalahi izin penambangan. Dari 20 penambang hanya 1 yang mendapat izin rekomendasi teknis Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO). “Penambangan pasir hanya mendapat izin dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen. Padahal, pengelolaan sungai seharusnya menjadi wewenang kami karena rekomendasi tersebut terkait dengan volume sedimen, lokasi, dan kajian lain,” katanya.

Menurut dia, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu seharusnya tidak mengeluarkan izin penambangan sebelum mendapat rekomendasi teknis. “Jika rekomendasi teknis dari BBWS SO tidak keluar, seharusnya penambangan tidak diperkenankan berjalan,” ujar Sudarto.

Menurut Anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah, Eddy Wahono, penambang pasir menggunakan mesin penghisap dan alat berat, merupakan sebuah pelanggaran hukum. Padahal dalam izin penambangan yang dikeluarkan Pemkab Kebumen, penambang hanya dibolehkan menggunakan alat tradisional. “Ini mengingkari aturan yang ada dalam izin Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen,” ujar Eddy.

Kepala Bidang Penegakan Perda dan Peraturan Pimpinan Daerah Satpol PP Kebumen, Sumaryo mengaku tidak mengetahui penambang yang telah dirazia ternyata beroperasi lagi. “Padahal kami sudah merazia dan melakukan pembinaan terhadap penambang tersebut,” katanya.

Bahkan, kata dia, penambang sudah menandatangi surat perjanjian tidak akan menambang lagi di lokasi tersebut. Ia berjanji dalam waktu dekat akan melakukan penertiban lagi di lokasi tambang.

Sumaryo sendiri mengakui kalau dibalik aksi penambangan yang mebahayakan lingkungan itu, ternyata ada oknum pejabat Kecamatan Alian dan Kepala Desa Peniron yang membekingi penambangan.

Fajar Pantura